@samsul, kalau menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, HPS tidak menggugurkan dan hanya menjadi nilai untuk menentukan jaminan pelaksanaan. Jadi memang yang dimasukkan pada saat pengumuman dan dalam dokumen adalah Pagu Anggaran. HPS diumumkan pada saat Aanwijzing dan nilainya wajib di bawah pagu anggaran.
Tetapi, di Perpres 54/2010, HPS sudah ditetapkan menjadi batas atas penawaran, artinya semua penawaran yang nilainya di atas HPS akan digugurkan. Nilai total HPS juga dimasukkan di dalam pengumuman.

Kalau menurut Perpres 54/2010, yang wajib itu adalah NPWP dan laporan pajak tahun terakhir + 3 bulan terakhir yang dapat diganti dengan Surat Keterangan Fiskal. Dalam surat keterangan Fiskal itulah dapat tertulis bahwa laporan tahun 2009 masih nihil karena perusahaan tersebut baru berdiri. Juga laporan bulanannya masih nihil karena belum ada transaksi. Kalau 2 persyaratan ini dipenuhi, maka perusahaan tidak dapat digugurkan, kecuali tidak dapat melampirkan salah satunya maka dapat digugurkan pada tahapan evaluasi kualifikasi (bukan pada saat evaluasi administrasi)

1. Tidak ada kode khusus untuk membedakan penawaran asli atau aspal pak. Metode paling terbaik justru klarifikasi ke instansi yang mengeluarkan jaminan tersebut

2. Artinya jaminan tersebut tidak bersyarat. Apabila terjadi hal-hal yang tercantum pada klausul, maka dana dapat segera dicairkan tanpa syarat apapun. Jaminan yang conditional biasanya mewajibkan penyitaan harta terjamin dulu sebelum dilakukan pembayaran. Kalau ini terjadi, maka proses pencairan akan jauh lebih lama

3. Jasa konsultansi tidak memerlukan jaminan penawaran

4. Jaminan penawaran tidak dibatasi oleh domisili perusahaan. Jadi tidak boleh menggugurkan.

Silakan dibaca cara perhitungannya di http://114.57.2.77/cara_perhitungan/SJIND_372_06_06.pdf